Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Kemenhub Koordinasi untuk Jaminkan Kelancaran Program Tol Laut
NATUNA, Narasiberita.co.id. — Bupati Natuna Cen Sui Lan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan guna memastikan keberlanjutan program Tol Laut yang berperan strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting menjelang akhir tahun anggaran 2025, dalam upaya menjaga konektivitas maritim dan kestabilan pasokan logistik di Kabupaten Natuna.
Dalam koordinasi itu, Bupati Cen Sui Lan menyampaikan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun 2025 dijadwalkan pada 26 Oktober 2025.
Jadwal tersebut mengikuti kontrak kerja sama antara Kemenhub dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, pelayaran baru akan kembali beroperasi pada awal Januari tahun berikutnya.
Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kekosongan layanan selama beberapa minggu, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan ketersediaan logistik di Natuna.
“Jika pelayanan Tol Laut terhenti sementara, masyarakat kami yang sangat bergantung pada pasokan logistik laut akan terdampak. Karena itu, kami meminta perhatian khusus dari Ditjen Hubla agar transisi antarperiode kontrak tidak menimbulkan gangguan pasokan,” ujar Bupati Cen Sui Lan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti rencana kapal Ro-Ro yang akan menjalani dok pada Desember 2025, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan ganda terhadap distribusi logistik. Pemerintah daerah pun mengusulkan pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara agar distribusi ke wilayah Natuna tetap terjaga.
Dalam pertemuan tersebut, Komandan Kodim 0318/Natuna Kolonel Inf. Ruruh Sejati turut memberikan masukan.
Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa terhentinya layanan Tol Laut dan dok kapal dapat menghambat pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang sedang dilaksanakan oleh TNI.
Gangguan distribusi logistik juga dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah. Pasokan bahan pangan untuk sekolah-sekolah dan pos layanan masyarakat di Natuna sangat bergantung pada jalur laut.
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen Hubla menyatakan akan segera memperpanjang adendum kontrak Tol Laut hingga 31 Desember 2025, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan sebelumnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjamin distribusi logistik tetap berjalan tanpa hambatan.
Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna, Ditjen Hubla, dan instansi terkait diharapkan menghasilkan kebijakan operasional yang tepat dan berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas lembaga, program Tol Laut diharapkan dapat terus beroperasi tanpa jeda signifikan, menjaga rantai pasok kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional di wilayah perbatasan.
“Program Tol Laut menjadi perhatian kami, karena merupakan bagian dari visi dan misi untuk membangun Kabupaten Natuna yang lebih baik di aspek kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Cen Sui Lan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.