Kaur, Narasiberita.co.id-Bupati Kaur, H Lismidiantoz SH, MH paparkan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaur pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, Senin (25/11/2024).
Jawaban eksekutif disampaikan langsung oleh Bupat Kaur pada rapat paripurna yang digelar DPRD Kaur. Bupat didampingi oleh Sekda Kaur, staf ahli, Sekwan, kepala OPD, kepala instansi vertikal serta para camat.
Jawaban eksekutif mencakup beberapa point penting terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaur diantaranya :
Fokus Peningkatan PAD dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Kaur merespon positif saran dari Fraksi Gerindra terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan strategi efektif.
Upaya untuk menemukan potensi baru dan memaksimalkan potensi yang sudah ada terus dilakukan.
Prioritas pembangunan tahun 2025 difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pelayanan pajak, peningkatan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan penanggulangan sampah.
Infrastruktur dan Pendidikan
Fraksi NasDem menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan pagar SD 21 Desa Jembatan Dua dan perbaikan jalan.
Pemerintah Kabupaten Kaur menyatakan akan menganggarkan pembangunan pagar sekolah, baik SD maupun SMP, dengan prioritas rehabilitasi sekolah rusak di tahun 2025.
Pembangunan jalan menuju TPU Padang Panjang telah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025, sementara pembangunan jalan menuju zona aman bencana akan dianggarkan pada tahap selanjutnya.
Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan sebagai respon atas pandangan Fraksi Golkar, yang juga menyoroti pentingnya kajian ulang terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta evaluasi kinerja OPD secara berkala.
UMKM dan Lapangan Kerja
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Bulan Bintang, Pemerintah Kabupaten Kaur menekankan komitmennya dalam menjalankan program peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
Data mengenai kontribusi tambak udang terhadap PAD akan disampaikan secara tertulis kepada DPRD.
Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan dan belanja daerah untuk program-program vital bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.
Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan akan dijalankan sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dana Cadangan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 1 miliar telah dianggarkan dalam APBD 2025.
Peningkatan SDM
Fraksi Dewan Pengawas dan Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah Kabupaten Kaur telah menganggarkan program peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan PIM II dan PIM III, Bimtek, Diklat, serta beasiswa bagi siswa berprestasi.
Selain itu, sejumlah usulan pembangunan jalan dari Fraksi PDI Perjuangan juga telah dipertimbangkan dan dimasukkan dalam perencanaan.
Secara keseluruhan, Rapat Paripurna tersebut menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kaur.
Jawaban-jawaban yang disampaikan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada DPRD dan masyarakat mengenai rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025. Bupati Kaur, H. Lismidianto, SH, MH.
Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dan pendatanganan pengesahan Raperda menjadi Perda.
(Ida)
