Narasiberita.co.id (NATUNA) – Lemahnya perekonomian di Kabupaten Natuna, akhir-akhir ini atas efesiensi yang dilakukan pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah harus ekstra keras dalam mengahadapi situasi ini.
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga pembayaran pihak ketiga yang tersendat pada tahun 2024 telah membuat perputaran ekonomi di Natuna, menjadi tersendat.
Arizki, yang merupakan Anggota PWI Kepri, ketika di konfirmasi Jumat (28/2/25), menuturkan persoalan minimnya transfer pusat hingga ketergantungan pemerintah daerah, terhadap transfer pusat tentunya menjadi beban berat yang akan dihadapi oleh Pemerintah Natuna.
“Apalagi pendapatan daerah terbesar Natuna, hanya menggantungkan dari Perusahaan Slika saja,” cetusnya.
“Ini sudah PR kita bersama, maka dari itu saya berharap organisasi wartawan Natuna Baik PWI, PJN hingga IJTI harus ikut andil dengan persoalan ini, sebab kalau hanya Pemerintah Daerah saja yang memikirkan tanpa di bantu oleh Wartawan dalam memberitakan edukasi terhadap masyarakat, maka dikhawatirkan akan menjadi bola liar dan isu liar sehingga menjadi gejolak terhadap masyarakatnya,” beber Arizki.
Ketika ditanyai terkait sperti apa kepengurusan Anggota PWI Kepri di Natuna?. Dirinya menjawab bahwa waktu dekat ia akan sowan ke Organisasi PJN hingga IJTI, untuk menyatukan persepsi ya bersama-sama bersinergi dengan Pemerintahan Cen dan Jarmin.
“Habis itu barulah nantinya tiga organisasi ini akan melakukan audensi kepada Pemerintah Daerah,” tuturnya.
“Mudah-mudahan dengan sudah menyatunya persepsi Nanti, persoalan anggaran Minim APBD Natuna bisa menemukan jalan terang. Pemerintah bekerja secara tupoksinya dan wartawan memberitakan secara aktual terhadap kondisi yang ada sehingga pemberitaan-pemberitaan hoaks tidak akan terjadi lagi,” pungkas Arizki Anggota PWI Kepri.(NB)
