Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyoroti perlunya reformulasi program-program yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selaras dengan visi dan misi Gubernur Bengkulu.
Ia menegaskan, OPD seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, BPBD, hingga BPSDM yang merupakan mitra dari Komisi IV harus bergerak cepat mengadaptasi diri, menjauh dari kegiatan seremonial, dan berfokus pada program riil yang menyentuh kebutuhan masyarakat
Menurut Teuku, saat ini banyak program yang hanya tampak di permukaan sebagai formalitas. Ia mencontohkan kegiatan-kegiatan pembinaan anak yang hanya digelar di hotel, berlangsung sebentar, namun tidak menyentuh akar permasalahan.
“Kalau mau membentuk karakter anak bangsa, tidak cukup dengan acara satu jam di hotel-hotel,” tegasnya usai rapat Dengar Pendaftaran dengan Mitra Kerja Komisi IV Selasa, (20/5/2025).
Ia menyoroti salah satu program Gubernur yang dianggap strategis, yakni pembinaan terhadap anak-anak nakal. Program tersebut, kata Teuku, seharusnya diterjemahkan lebih konkrit oleh OPD terkait. Misalnya dengan membangun sistem pembinaan berbasis asrama, seperti yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
“Tadi saya sampaikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kalau program itu baik, kenapa kita malu mencontohnya, tidak apa kita contoh,” ujarnya.
Teuku mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena meningkatnya angka kenakalan remaja di Bengkulu. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menunjukkan adanya lonjakan kasus keterlibatan anak dalam tindak kriminal.
“Apakah narapidana di Lapas anak itu berkurang, malah bertambah. Artinya, ada persoalan disini. Itu salah satu yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD mendorong pemanfaatan aset-aset provinsi yang selama ini terbengkalai. Salah satunya adalah Sekolah Keterbakatan Olahraga (SKO) yang dinilai bisa dialihfungsikan menjadi asrama pembinaan anak.
“Tempat itu bisa dimanfaatkan. Anak-anak kita bina di sana, diberi pelatihan, pendidikan karakter, agar saat keluar, mereka punya kepribadian baru yang lebih baik,” jelasnya.
Lebih jauh, Teuku juga menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh program OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menilai bahwa selama ini ada kecenderungan OPD menyusun program secara sektoral tanpa melihat benang merah dengan arah kebijakan kepala daerah.
“RPJMD itu adalah kompas. Kalau OPD jalan sendiri-sendiri, tidak akan sampai ke tujuan yang ditetapkan Gubernur,” katanya.
Komisi IV, yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan anak, menurut Teuku, kini tengah aktif menyelaraskan semua program mitra kerjanya dengan visi Gubernur.
Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan kegiatan, serta memaksimalkan manfaat program untuk masyarakat.
Teuku berharap ke depan tidak ada lagi OPD yang menyusun program hanya untuk memenuhi kewajiban anggaran atau mengadakan acara tanpa dampak. Ia menyerukan agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami bahwa jabatan mereka adalah amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Berhenti lah kita hobi dengan kegiatan- kegiatan seremonial yang menghabiskan uang negara tapi dampaknya tidak ada.,” pungkasnya. (NB)
Sumber: Radar Bengkulu
