Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Ia meminta agar pengerjaan proyek infrastruktur, khususnya jalan, dimulai sejak awal tahun 2025 untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama menjelang mudik Lebaran pada Maret-April mendatang.
“Program infrastruktur jalan ini menjadi prioritas, apalagi ini merupakan salah satu program unggulan gubernur Bengkulu yang saat ini menjabat,” ujar Sumardi.
Sumardi menekankan bahwa jalan lintas antarwilayah harus segera ditangani mulai Februari 2025.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas saat volume kendaraan meningkat selama periode mudik Lebaran. Infrastruktur jalan yang baik, menurutnya, tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan.
“Kondisi jalan yang memadai akan sangat membantu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran, yang merupakan agenda tahunan penting,” jelas Sumardi.
Selain jalan, Sumardi juga meminta perhatian pada pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jembatan, irigasi, dan bangunan strategis. Ia menilai sektor layanan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, juga perlu mendapatkan prioritas.
Ketua DPRD Sumardi optimistis program pembangunan jalan ini dapat terlaksana dengan baik jika semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan DPRD, bekerja sama secara maksimal.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kita semua harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Sumardi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan anggaran sebesar 50 miliar rupiah untuk setiap kabupaten/kota. Dana tersebut dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi.
Meski demikian, realisasi anggaran ini masih menunggu turunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Usulan anggaran ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang bersifat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso.
Tejo menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari DPRD Provinsi Bengkulu terkait usulan tersebut.
Ia berharap anggaran dapat segera disetujui dan direalisasikan, sehingga program pembangunan jalan untuk tahun 2025 dapat berjalan optimal.
“Kami masih menunggu hasil pembahasan dengan DPRD. Namun, kami berharap usulan anggaran ini dapat disetujui sesuai dengan jumlah yang diusulkan,” kata Tejo.
Tejo menambahkan bahwa pembangunan jalan merupakan kebutuhan mendesak yang terus disuarakan oleh masyarakat.
Infrastruktur jalan yang baik dianggap mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pembangunan jalan ini menjadi prioritas utama yang sangat diminta masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi bisa lebih lancar, dan masyarakat di daerah terpencil pun dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan,” imbuhnya.
Editor: Nh
