Bengkulu, Narasiberita.co.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah yang resmi diluncurkan pemerintah mulai Senin (6/1/2025), ternyata belum dapat dilaksanakan di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu.
Hingga saat ini, pemerintah daerah di Bengkulu masih dalam tahap pembahasan dan persiapan terkait pelaksanaan program tersebut.
Wakil Bupati Seluma, Gustianto, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program ini. Bahkan, pembahasan maupun uji coba program di Kabupaten Seluma belum dilakukan.
“Belum, belum ada informasi. Untuk program makan bergizi gratis di Seluma kemungkinan masih akan dibahas,” kata Gustianto, singkat, Senin (6/1/2025).
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Mukomuko. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Mukomuko, Gianto, menjelaskan bahwa pihaknya belum membahas persiapan program MBG ini.
“Belum ada pembahasan. Jika nanti sudah ada informasi dan rencana pelaksanaannya, kami kabarkan,” jelas Gianto.
Sementara itu, di Kota Bengkulu, pelaksanaan program ini juga masih dalam tahap persiapan.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu, Gloria Erysa Meilinda Situmorang, mengatakan hingga koordinasi terakhir dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait, Kota Bengkulu belum termasuk dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilaunching hari ini.
Namun ia menegaskan akan ada uji coba program di beberapa sekolah dalam waktu dekat.
“Iya belum. Hingga saat ini, kami masih dalam tahap koordinasi,” ujar Gloria.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan secara bertahap di 190 titik layanan di seluruh Indonesia.
Namun, hanya daerah yang telah siap yang akan mendapatkan program pada tahap awal.
Untuk tahap awal, lokasi yang menjadi prioritas adalah wilayah di Pulau Jawa seperti Jakarta (5 titik), Jawa Barat (58 titik), Jawa Tengah (40 titik), dan Jawa Timur (32 titik).
Selain itu, beberapa daerah di luar Pulau Jawa seperti Aceh (6 titik), Sulawesi Selatan (8 titik), serta beberapa titik di wilayah lainnya juga telah terdaftar untuk pelaksanaan awal. (Afs)
