Paripurna LKPJ 2025: Wabup Fahmi Paparkan Capaian “Probolinggo SAE” dan Realisasi Pendapatan yang Lampaui Target

PROBOLINGGO-Jatim, Narasiberita.co.id- Proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025 resmi bergulir. Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, menyampaikan Nota Penjelasan LKPJ Bupati dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/3/2026).

​Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda Ugas Irwanto, serta pimpinan Perangkat Daerah.

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas publik kepala daerah.

​Dalam nota penjelasannya, Wabup Fahmi menekankan bahwa LKPJ 2025 disusun dengan pendekatan outcome oriented. Artinya, laporan ini tidak sekadar menyajikan angka realisasi anggaran, tetapi menggambarkan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat.

​Visi pembangunan 2025–2029, yaitu “Probolinggo SAE” (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing), diterjemahkan ke dalam lima misi utama yang mencakup:

​Reformasi tata kelola pemerintahan.
​Penguatan ekonomi berbasis desa.
​Pembangunan SDM unggul.
​Percepatan infrastruktur.

​Pemberdayaan kelompok rentan.
​Dari sisi finansial, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan:

​Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp2,51 triliun (102,87% dari target).
​Belanja Daerah: Terealisasi Rp2,49 triliun (95,37%).

​Pembiayaan Daerah: Terealisasi Rp173,37 miliar (100,03%).

​Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang agresif namun tetap terkendali, khususnya dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

​Pemkab Probolinggo juga memaparkan sejumlah indikator keberhasilan pembangunan selama setahun terakhir:

​Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai angka 71,65.

​Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 5,34%, didorong oleh sektor pertanian dan UMKM.
​Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Sangat rendah di angka 2,92%.

​Angka Kemiskinan: Tercatat 16,31%, yang terus ditekan melalui berbagai intervensi program sosial dan investasi.

​Secara kumulatif, implementasi RKPD tahun 2025 menunjukkan efektivitas sebesar 87,19% dari total 2.966 indikator yang ditetapkan.

​Sepanjang tahun 2025, dedikasi jajaran Pemkab Probolinggo membuahkan hasil berupa 45 penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan navigasi “Probolinggo SAE” dalam aspek pelayanan publik.

​Selain itu, Pemkab juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp452,91 miliar khusus untuk mendukung 17 Program Prioritas SAE.

Program-program ini menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat desa.

​Menutup nota penjelasannya, Wabup Fahmi mengajak legislatif untuk memberikan masukan dan rekomendasi strategis demi penyempurnaan pembangunan di tahun berjalan.

​“LKPJ ini adalah bahan evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan pembangunan Kabupaten Probolinggo berjalan lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Eka)

Tinggalkan Balasan