Reses di Ratu Samban, Rina Sulastry Tekankan Edukasi BPJS dan Tertib Administrasi
Kota Bengkulu, Narasiberita.co.id.– Anggota DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastry, S.Sos., M.I.Kom., menggelar reses masa sidang pertama tahun 2026 kegiatan digelar di Kantor Camat Ratu Samban untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, Senin (16/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rina menyapa warga daerah pemilihan Ratu Agung dan Ratu Samban dengan mengangkat isu pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan.
Ia menilai kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, namun masih banyak warga yang belum memahami alur dan prosedur berobat, termasuk tata cara penggunaan .
“Kadang masyarakat belum memahami proses administrasi saat hendak berobat ke rumah sakit. Karena itu, saya menghadirkan langsung pihak BPJS, Dukcapil, camat, dan rumah sakit agar tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Menurutnya, masih berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa pasien umum lebih diutamakan dibandingkan peserta BPJS. Rina menegaskan, pelayanan kesehatan saat ini sudah setara tanpa perbedaan perlakuan.
“Kalau disuruh memilih, saya pribadi lebih memilih menggunakan BPJS daripada umum. Pelayanannya sama, waktunya sama. Bedanya, BPJS tidak berbayar,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menanyakan persoalan kecelakaan lalu lintas yang kerap dianggap tidak tercover BPJS.
Menanggapi hal itu, Rina menjelaskan bahwa terdapat prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan administrasi kendaraan dan identitas diri.
“Kalau kita berkendara tentu harus lengkap surat-menyuratnya. Sama halnya dengan jaminan kesehatan, ada proses dan aturan yang harus dipenuhi agar bisa tercover,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan skema penyangga (buffer) bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, guna memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin.
Selain isu kesehatan, Rina menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
Padahal, dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan.
“Masih ada yang belum mengurus KTP atau akta kelahiran, tetapi ingin mendapatkan pelayanan maksimal. Kami menghimbau masyarakat untuk lebih tertib administrasi,” katanya.
Melalui kegiatan reses ini, ia berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban dalam mengakses layanan kesehatan serta tidak lagi salah persepsi terhadap pelayanan BPJS.
“Jangan sampai muncul anggapan BPJS tidak enak atau tidak di-cover, padahal ada alur dan prosedur yang harus dipahami. Dengan edukasi seperti ini, masyarakat jadi lebih mengerti,” tutupnya.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari warga, terutama terkait BPJS Kesehatan dan pengurusan dokumen kependudukan di Kota Bengkulu. (Nrl)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.