Bengkulu, Narasiberita.co.id.-Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu mengadakan Workshop Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.
Workshop ini diselenggarakan di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, R.A. Denny. pada Selasa (12/11/2024).
Workshop ini juga bertujuan mendorong peningkatan kompetensi pimpinan dan auditor Inspektorat Daerah, terutama dalam fungsi assurance dan konsultasi di wilayah Provinsi Bengkulu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bank Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, RSUD M. Yunus, Universitas Islam, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, R.A. Denny menyampaikan bahwa BUMD, BLU/D, dan BUMDes harus memahami lima potensi utama untuk pengembangan usaha, antara lain pemahaman tentang kondisi demografi, identifikasi peluang pasar yang sesuai, serta sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung program pemerintah.
“Pemerintah Provinsi berharap melalui workshop ini, tata kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes dapat semakin baik. Dengan begitu, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi provinsi dan desa,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, juga menekankan pentingnya peran BPKP dalam memastikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
“Tantangan utama yang kita hadapi adalah menjaga akuntabilitas data, pengelolaan sumber daya manusia, serta regulasi yang belum sepenuhnya efektif, ditambah dengan terbatasnya akses pasar. Oleh karena itu, BPKP terus mendorong pengawasan kolaboratif antar-sektor untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja di daerah,” jelas Faisal.
Faisal menambahkan bahwa BPKP berupaya mendorong potensi usaha BUMD, BLU/D, dan BUMDes agar tercipta sinergi dan komitmen yang lebih kuat, sehingga unit-unit usaha tersebut dapat beroperasi lebih efektif di masa mendatang.
Di akhir sambutannya, Faisal mengajak peserta workshop untuk berdiskusi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMD, BLU/D Kesehatan, dan BUMDes, guna menghasilkan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap ke depan, BUMD, BLU/D, dan BUMDes di Provinsi Bengkulu mampu memperbaiki tata kelola dan mengembangkan usaha dengan lebih baik, sehingga bisa mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD,” pungkasnya. (Nb)
