Rehabilitasi SDN Lecari Pasuruan Disorot: Diduga *CV. KLUNUK JAYA BAROKA* Gunakan Kayu Bekas dan Galvalum Non-SNI

PASURUAN-Jatim, Narasiberita.co.id- Proyek rehabilitasi SDN Lecari di Kecamatan Sukorejo kembali menuai kritik tajam. Pekerjaan yang didanai oleh *APBD* Kabupaten Pasuruan ini diduga kuat menyimpang dari Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) karena menggunakan material yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

​Temuan ini terungkap saat tim media melakukan peninjauan lapangan pada Kamis (18/12/2025).

Terdapat beberapa poin krusial yang menjadi indikasi pengerjaan “asal-asalan”:

Satgas Pangan Polres Pasuruan Kawal Stabilitas Harga Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

3 jam

​Temuan Pelanggaran di Lapangan
​Penggunaan Kayu Bekas: Tim menemukan bahwa sebagian struktur atap menggunakan kayu lama/bekas yang kondisinya dinilai tidak layak untuk menyangga beban bangunan sekolah.

​Galvalum Non-SNI: Material rangka atap galvalum yang terpasang diduga tidak memenuhi standar SNI. Pekerja di lokasi bahkan mengakui tidak mengantongi surat aplikator atau sertifikasi material tersebut.

​Pengakuan Pekerja: “Saya hanya mengerjakan sesuai perintah. Memasang galvalum dan kayu bekas yang bisa dipergunakan lagi,” ungkap salah satu pekerja saat dikonfirmasi.

Setelah 14 Tahun Menanti, Jalan Wonosunyo Gempol Akhirnya Diaspal dengan Anggaran Rp 3 Miliar

4 jam

​Lemahnya Fungsi Pengawasan
​Kritik pedas juga diarahkan kepada *CV. Antara Growith* selaku konsultan pengawas. Berdasarkan informasi dari pekerja, pengawas hanya hadir sekali di awal proses, sehingga proyek berlangsung tanpa kontrol teknis yang memadai.

​Sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan, konsultan pengawas seharusnya memastikan setiap material sesuai dengan spesifikasi (spek) demi menjamin kekuatan konstruksi jangka panjang.

​Perwakilan LSM, Heri, menegaskan bahwa pengerjaan konstruksi sekolah memiliki risiko tinggi karena menyangkut keselamatan nyawa siswa.

​“Ini proyek negara menggunakan uang rakyat Pasuruan. Kalau pekerjaannya asal-asalan, jelas menyalahi aturan. Kami heran mengapa pihak *Dinas Pendidikan* (PPTK) terkesan diam melihat administrasi dan teknis yang dilanggar secara terang-terangan,” tegas Heri.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana dari *CV. Klunuk Jaya Barokah* tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi via telepon maupun pesan singkat. Sikap tertutup dari kontraktor, konsultan, dan Dinas terkait semakin memperkuat keraguan publik atas transparansi proyek ini. (Tim)