Bengkulu Selatan, Narasiberita.co.id.- Dari Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan Kabupaten yang opini keuangannya berada di Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).
Yang mana saat ini Kabupaten Bengkulu Selatan sudah empat tahun berturut – turut mendapatkan opini WTP. Meskipun begitu jangan cepat berbangga diri, justru harus ada yang lebih ditingkatkan agar kedepannya lebih baik, agar nantinya opini ini tetap berada di Bengkulu Selatan.
Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Sukarni Dunip,M.Si menyampaikan dengan predikat opini ini akuntabilitas dan pengelolaan keuangan benar – benar harus ditingkatkan. Kemudian peran dari seluruh OPD dalam pengelolaan keuangan juga sangat besar, termasuk peran dari DPRD dalam bentuk pengawasan.
“Karena peran DPRD sangat kita butuhkan baik itu dalam kolaborasi dalam melakukan perencanaan dan kolaborasi dalam pengawasan. Sehingga nantinya terlihat keinginan dari semua anggota DPRD kebijakan apa yang diambil oleh daerah dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga nantinya kalau ada yang melenceng dari pihak DPR bisa membuat pansus untuk melakukan pengawasan,”papar Sukarni diruangannya Rabu (09/07/2025).
Pansus yang dibentuk oleh DPR sangat bagus dan positif agar nantinya pengelolaan keuangan yang dilakukan bisa menjadi lebih baik, seperti Pansus pertanian, pansus rumah sakit dan yang lainnya. Yang penting niatnya sama untuk memperbaiki kinerja.
Selagi itu benar-benar untuk memperbaiki kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, pihaknya siap berkolaborasi dengan DPR. Dengan kolaborasi yang baik bisa mencapai pengelolaan keuangan lebih baik lagi.
“Untuk itu kita harapkan juga kepada seluruh ASN yang ada di Bengkulu Selatan agar nantinya WTP ini tetap bisa kita pertahankan,yaitu terkait kepatuhan kita sebagai ASN terhadap regulasi,pencapaian kinerja terhadap program yang sudah kita lakukan,selanjutkan respon kita terhadap persoalan ataupun temuan yang kita hadapi. Artinya kita bertanggung jawab atas persoalan yang ada,apalagi saat ini,apalagi persentase kita menindaklanjuti temuan BPK cukup tinggi sekitar 82 persen lebih,”pungkas Sukarni. (NB)
