Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pulau Enggano, surga kecil di barat Samudra Hindia, akhirnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat dan daerah.
Dalam langkah serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan krusial di wilayah terluar itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan untuk berkantor langsung di Pulau Enggano.
Kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Keadaan Tertentu, yang mencakup normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, perbaikan sistem logistik dan transportasi, hingga pembangunan infrastruktur dasar di Enggano, termasuk ketersediaan listrik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Senin (7/7/2025).
Rapat diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bengkulu Herwan Antoni, serta perwakilan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Berlangsung secara virtual, rapat yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Pembangunan Kewilayahan, Odo Manuhutu, menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dan mempercepat implementasi Inpres.
“Ini bukan sekadar koordinasi teknis. Ini adalah pelaksanaan nyata dari mandat Presiden untuk mengangkat Enggano dari keterisolasian,” tegas Odo.
Ia menambahkan, selama bertahun-tahun masyarakat Enggano hidup dalam keterbatasan akses—mulai dari pelayaran yang tidak stabil, ketersediaan listrik yang terbatas, hingga minimnya sarana logistik dan pelayanan publik. Karena itu, perlu gerakan cepat, terpadu, dan lintas sektor.
“Enggano itu Indonesia. Maka harus mendapat hak yang sama seperti wilayah lainnya,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN ditargetkan segera menggelar studi teknis kelistrikan menyeluruh, termasuk kemungkinan pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS hybrid atau micro hydro.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan diminta mempercepat revitalisasi pelabuhan lokal dan memastikan keberlanjutan rute pelayaran kapal penyeberangan yang stabil dan terjadwal.
“Tidak boleh ada lagi warga Enggano yang menunggu BBM atau bahan pokok selama berminggu-minggu. Ini soal hak dasar,” tegas Odo.
Sinergi Semua Pihak, Bukan Janji Manis
Di akhir rapat, semua pihak sepakat bahwa masalah Enggano bukan bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau satu anggaran.
Diperlukan kerja kolektif, konsistensi anggaran, dan pengawalan berkala agar pembangunan benar-benar terasa hingga pelosok kampung.
Langkah ini juga menandai perubahan paradigma dalam pembangunan daerah terluar: dari sekadar program rutin, menjadi gerakan nasional berbasis keadilan wilayah.
“Enggano bukan hanya masalah Bengkulu, tapi juga Indonesia. Jangan sampai pulau ini hanya dikenal saat bencana atau saat kampanye. Kita harus hadir, sekarang juga,” tutur Odo.
Salah satu langkah konkrit yang langsung ditindaklanjuti Pemprov Bengkulu adalah menjalankan instruksi Gubernur Helmi Hasan untuk berkantor langsung di Enggano.
Artinya, sejumlah pejabat daerah, termasuk staf teknis dari berbagai OPD, akan berkegiatan langsung dari pulau tersebut.
Menurut Pj Sekda Herwan Antoni, ini bukan simbolisasi semata, tetapi langkah nyata untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, memantau pelaksanaan proyek pembangunan, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke rakyat.
“Kita ingin menyelesaikan masalah Enggano tidak dari ruang rapat di kota. Tapi dari tanah Enggano itu sendiri. Kita ingin rasakan denyut kehidupan masyarakatnya, langsung dari lapangan,” kata Herwan.
Herwan juga memastikan, tim teknis dari dinas terkait seperti PUPR, ESDM, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Sosial akan dilibatkan penuh dalam misi tersebut. (NB)
