Jakarta, Narasiberita.co.id.- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai minimnya informasi dan eksposur membuat publik menduga program “Lapor Mas Wapres” sudah tidak berjalan.
Komentarnya disampaikan menyusul pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin program tersebut tidak stagnan.
“Seharusnya program ‘Lapor Mas Wapres’ bergerak cepat, responsif, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret. Jangan berhenti di wacana,” kata Adi, Senin (10/6/2025).
Adi menyebut program pengaduan masyarakat ini sangat potensial, namun kurangnya publikasi membuatnya seolah tenggelam.
“Publik malah menyangka program ini sudah tidak ada. Padahal ternyata masih aktif,” ujarnya.
Menurut Adi, pengelolaan program ini harus dibarengi dengan transparansi data dan capaian. Ia merujuk pada informasi yang menyebut program LMW telah menindaklanjuti lebih dari 7.590 pengaduan masyarakat.
“Ini tentu signifikan. Tapi publik tidak tahu-menahu. Harusnya capaian itu dipublikasikan, agar masyarakat melihat hasil nyatanya,” ucapnya.
Respon Cepat dan Nyata
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, hingga Juni 2025, program Lapor Mas Wapres (LMW) telah menindaklanjuti ribuan pengaduan terkait pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial. Beberapa kasus telah berhasil diselesaikan, seperti pemberian keringanan cicilan, aktivasi bantuan pendidikan, penyelesaian sengketa tanah, hingga penerbitan sertifikat.
Salah satu keberhasilan nyata terjadi pada Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat, yang melaporkan kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama ibunya. Hanya dua minggu setelah pelaporan, tindak lanjut dilakukan dan enam bulan kemudian, sertifikat resmi diterbitkan.
“Saya menaruh harapan besar melalui program ini, dan kini tanah ibu saya memiliki legalitas yang sah,” ujar Jessica.
Dorongan Gibran untuk Reformasi Tata Kelola
Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyampaikan bahwa Wapres Gibran mendorong perbaikan sistem tata kelola LMW secara berkelanjutan.
“Pak Wapres minta program ini jangan stagnan, tapi harus terus disempurnakan,” ujarnya.
Sebanyak 72,05 persen pengaduan masuk melalui kanal WhatsApp, sementara sisanya secara langsung melalui laman resmi lapormaswapres.id.
Al Muktabar menambahkan, meski program berjalan baik, koordinasi lintas lembaga seperti ATR/BPN, OJK, Kemensos, dan Dinas Pendidikan masih perlu diperkuat.
“Proses penanganan harus terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor,” tegasnya.
Lebih jauh, LMW merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. (NB)
Sumber: Spoiler.com
