Seluma, Narasiberita.co.id –– Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Seluma dianggap gagal oleh salah satu tokoh masyarakat kabupaten Seluma. Lebih mirisnya lagi pasca dianggap gagal, justru diminta mundur oleh kepala desa.
Yudi Hartono salah satu tokoh masyarakat kabupaten Seluma menyampaikan kegagalan program 100 hari kerja bupati dan bupati Seluma dikarenakan ketidaksingkronan dengan kepala OPD.
“Ketidaksingkronan ini disebabkan oleh faktor internal mereka sendiri salah satunya adalah gejolak honorer siluman, seharusnya serahkan saja urusan itu kepada yang berwenang, bupati dan wakil bupati harus mengurus program kedepan.” sampai Yudi Hartono yang akrab disapa Udit.
Ditambahkannya, bahwa urusan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) itu lebih lebih urgent karena menyangkut hak kepala desa, perangkat desa dan BPD.
“Harusnya seorang pemimpin itu lebih sensitif terhadap kebutuhan akar rumput termasuk kebutuhan kepala desa dan jajarannya. Jika memang ada indikasi keterlambatan transfer dari pusat, bupati berhak mempertanyakan dan memperjuangkannya. Sehingga tidak gelombang aksi demo ditingkat bawah” Tambah Udit.
Sementara itu, orasi demo kepala desa yang berlangsung di depan kantor bupati seluma, Selasa (03/06/2025) justru mendesak Bupati Seluma Mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengurus rakyat.
“Tegas, sekarang kami menurut gajian setiap bulan, kenapa daerah lain bisa kenapa Seluma tidak bisa, kalau tidak bisa mempu memimpin kabupaten Seluma mundur dari jabatannya,” Sampai salah satu kepala desa dalam orasinya.
Diketahui bahwa ribuan masa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan BPD melakukan aksi demo didepan kantor bupati Seluma. Mereka menuntut hak mereka berupa Siltap dan ADD serta Dana Desa.
Disaat yang bersamaan Bupati Seluma Teddy Rahman sempat menyambangi massa, beliau menyampaikan bahwa seluruhnya itu butuh proses. Ia juga tidak menginginkan ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Untuk perbaikan pengaturan anggaran daerah, saya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya,” Sampai Teddy Rahman.
Sementara itu, hasil akhir daripada demo tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Seluma Alta Haryanto memyampaikan bahwa, Bupati Seluma berjanji akan mencairkan ADD 125 Desa yang sudah mengajukan akan dicairkan paling lambat Kamis (05/06).
“Berdasarkan mediasi tadi, bupati berjanji akan mencairkan ADD 125 Desa pada hari Kamis mendatang. Kami tegas, jika tidak dicairkan pada hari Kamis ini, maka kami akan menutup kantor desa, artinya tidak akan ada pelayanan di tingkat desa.” Ungkap Alta Haryanto. (Da)
